Tribuntengah.com - Hari ini (7/10), Musyawarah Wilayah (Muswil) Forum Komunikasi dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Indonesia (FOKKERMAPI) wilayah V Sulawesi, dan Latihan Kepemimpinan Pemerintahan Tingkat Madya – Nasional (LKPTM-Nas) yang dirangkaikan dengan seminar nasional akan digelar.
Kegiatan yang bertema mewujudkan eksistensi FOKKERMAPI dalam mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan menuju percepatan pembangunan daerah di Indonesia itu akan dibuka langsung oleh Ketua DPRRI, Dr H Marzuki Alie, di Gedung Auditorium Untad, pagi ini (Kamis, red).
“Ada tiga rangkaian acara yang akan dibuka oleh Ketua DPR RI yakni Muswil Fokkermapi wilayah V Sulawesi, LKPTM-Nas sekaligus menjadi pembicara pada acara seminar tentang pemerintahan di Indonesia,”ujar Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMIP) Untad, Sisrilnaldi, kepada Tribuntengahusai menjemput Ketua DPR RI di ruang VIP Bandara Undara Mutiara Palu, Rabu (6/10).
Dia mengatakan, untuk kegiatan seminar nasional dan LKPTM-Nas, akan diikuti oleh himpunan pemerintahan seluruh Indonesia, sementara Muswil diikuti khusus untuk himpunan pemerintahan yang ada di wilayah V Sulawesi.
Menurutnya, FOKKERMAPI merupakan suatu lembaga berhimpun bagi mahasiswa ilmu pemerintahan yang terbentuk sejak beberapa tahun lalu. Organisasi ini merupakan wadah untuk mempersatukan persepsi sesama mahasiswa ilmu pemerintahan khususnya himpunan itu sendiri.
Olehnya, dalam musyawarah wilayah nanti, akan dirumuskan sebuah rekomendasi untuk dibawa ke kongres FOKKERMAPI IV nanti di Makassar pada November mendatang. Tentunya, iapun berharap dalam muswil nanti dapat menghadirkan sebuah rekomendasi terutama yang berkaitan dengan arah kebijakan pelaksanaan studi pemerintahan dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke tata pemerintahan yang baik. Yudi
Forum Komunikasi dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Indonesia (FOKKERMAPI) merupakan bagian dari mahasiswa yang mengkaji ilmu sosial dan ilmu politik. Pada dimensi akademik, FOKKERMAPI merupakan aset intelektual bangsa yang sarat dengan makna. Dalam kerangka organisasi, komunitas ini berfungsi sebagai satu organisasi dan sarana untuk mengembangkan kadar keilmuan serta pemahaman realitas secara obyektif untuk menanamkan kepedulian terhadap problematika sosial politik dan ketatanegaraan melalui jalur akademisi.
Oleh : Wahyudi / Tribuntengah.com
FOKKERMAPI merupakan suatu organisasi mahasiswa ilmu pemerintahan tingkat nasional. Secara historis, munculnya FOKKERMAPI mempunyai makna yang sangat luas. Organisasi ini cikal bakalnya berawal dari Pertemuan Mahasiswa Pemerintahan Indonesia (PMPI) yakni PMPI pertama di Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar yang kemudian menghasilkan deklarasi Tanah Toraja, kemudian PMPI kedua di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, yang menghasilkan deklarasi Borobudur, dan PMPI ketiga di Universitas Islam Riau (UIR) Pekan Baru, hingga terbentuknya FOKKERMAPI pada PMPI keempat di Universitas Lanlang Buana (UNLA) Bandung tanggal 12 Oktober 1994.
Dalam perkembangannya, FOKKERMAPI mengalami kevakuman selama kurang lebih 10 tahun. Namun dirintis kembali dalam Government Science Forum pada tanggal 27 Januari 2006 di UNHAS Makassar, yang kemudian dilanjutkan kembali di UNPAD Bandung pada tanggal 19 Januari 2007 dengan nama Forum Komunikasi dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Se-Indonesia (FOKKERMAPI).
Tak hanya sampai disitu, FOKKERMAPI terus mengembangkan gaungnya dan membuat rancangan AD/ ART di UGM pada tanggal 28 Juli 2007, yang selanjutnya disahkan pada Kongres FOKKERMAPI 2007 di UGM Yogyakarta.
Meskipun demikian, FOKKERMAPI mempunyai komitmen nasional untuk senantiasa berfikir dan bertindak kritis-analisis untuk menyalurkan mahasiswa ilmu pemerintahan se Indonesia dalam menunjang kesuksesan pembangunan bangsa dan Negara di tengah krisis kelembagaan pemerintahan saat ini.
Untuk mewujudkan cita dan komitemen tersebut, seluruh sivitas akademika khususnya himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan tak henti-hentinya dan terus berupaya dalam menyemarakkan organisasi ini dengan menggali isu-isu aktual tentang sosial politik dan perkembangan ketatanegaraan.
Pada Musyawarah Wilayah (Muswil) V Sulawesi yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMIP) Universitas Tadulako (UNTAD) (tuan rumah, red), panitia mengambil tema utama yakni “mewujudkan eksistensi FOKKERMAPI dalam mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan menuju percepatan pembangunan daerah di Indonesia”. Artinya, FOKKERMAPI adalah bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah yang harus menjadi inisiator dalam mendorong serta memberi penguatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia khususnya di daerah.
Pelaksanaan musyawarah wilayah dan Latihan Kepemimpinan Pemerintahan Tingkat Madya – Nasional (LKPTM-Nas) yang dirangkaikan dengan seminar nasional pemerintahan hari ini (Kamis, red), Ketua DPR RI Dr H Marzuki Alie akan menjadi pembicara utama dalam seminar tersebut. Kehadiran orang nomor satu senayan ini akan menjadi penentu dalam memutuskan arah kebijakan pelaksanaan pemerintahan baik secara nasional maupun kedaerahan.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untad, Drs Andi Maddukelleng M. Si, berharap agar kedatangan Ketua DPR RI untuk membuka Muswil sekaligus pembicara pada seminar nasional pemerintahan bisa menjadi ajang untuk menjawab semua persoalan bangsa kepada public khususnya dihadapan mahasiswa ilmu pemerintahan. Selain itu, tentunya dalam kegiatan ini diharapkan menghadirkan muatan-muatan positif terkait dengan pembangunan daerah khususnya di Provinsi Sulteng.**
Tribuntengah.com - Sebanyak 32 oknum anggota Polri ditetapkan sebagai terperiksa kasus kerusuhan berdarah di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah yang mengakibatkan delapan warga sipil tewas tertembak dan puluhan lainya luka-luka. Kini sidang displin bagi anggota Polisi yang berstatus terperiksa tersebut, makin tak jelas waktunya dan terkesan Plin-plan.
Pelaksanaan sidang Disiplin anggota Polri terkait kasus kerusuhan Buol oleh Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulteng, menunda lagi pelaksanaan sidang disiplin hingga pekan depan. Sebelumnya Bid Propam sudah mengagendakan untuk menggelar sidang disiplin terhadap para terperiksa terkait kasus kerusuhan Buol, hari Kamis (7/10) kemudian mengundurkannya.
Kapolda Sulteng Brigjen Pol M Amin Saleh, yang dikonfirmasih Nuansa Pos di Bandara Mutiara Palu sesaat menjemput Ketua DPR RI terkait kunjungannya di Kota Palu, pada Rabu (6/10) kemarin, membantah kalau sidang kode etik sejumlah anggota Kepolisian Dari Kabupaten Buol tersebut sengaja dimolorkan waktunya, alasanya karena pada hari ini (kemarin-Red) pihak Polda masih sementara dirapatkan bersama sejumlah pejabat dilingkup Polda Sulteng. “ Sidang itu untuk besok belum jadwalnya, kepastiannya ini masih dalam dirapatkan, karena masih menunggu hasil rapatnya besok.” Tegas Kapolda.
Amin Mengemukakan, terkait dengan sidang ke 32 anggota Polisi yang berstatus terperiksa akan digelar nanti, membantah juga dirinya untuk memimpin sidang sebagian anggota Polisi tersebut, yang mana sidangnya dari informasi yang didapat, dibagi menjadi Tiga tempat, yakni di Ruang Torabelo Polda sulteng, di Ruang Halimina Polda sulteng, dan Dirlantas Polda sulteng yang terletak dijalan Rajamoili. “ Tidak harus saya, tapi bisa juga saya, sama juga dengan institusi penegak hukum lainya yang melakukan ketuanya bisa. Apapun langkah- langkah yang terbaik kita lakukan, itu tidak masalah yang penting memenuhi syarat.” Singkat Amin, sapaan akrabnya.
Sebelumnya kepada wartawan Kasubid Provos Polda Sulteng, Kompol Bambang, Selasa (5/10) lalu, mengungkapkan sidang yang seharusnya digelar hari Kamis pekan ini, terpaksa diundur pekan depan awal pekan pertama kedua bulan Oktober 2010. Menurut Bambang, alasannya mengundurkan jadwal pelaksanaan sidang disiplin karena beberapa berkas pemeriksaan dari Polres Buol belum masuk ke Propam Polda. Bambang menjelaskan, sidang disiplin rencananya dilaksanakan secara maraton di tiga tempat yaitu, aula Torabelo, aula Halim Minah, dan di Direktorat Lalu Lintas.
“Diundur, sampai pekan depan, masih menunggu beberapa berkas dari Polres Buol,” ungkapnya.
"Jumlahnya sudah 32 orang yang jadi terperiksa dan saat ini masih diproses oleh tim Propam Polda Sulteng dan Mabes Polri," kata Pelaksana Harian Kepala Bidang Humas Polda Sulteng Kompol Kahar Muzakkir di Luwuk, Rabu.
Dia mengatakan, status terperiksa bagi 32 oknum anggota Polri itu dilakukan setelah tim Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda diperkuat Mabes Polri menemukan adanya bukti keterlibatan mereka terkait kasus di Buol.
Menurutnya, mereka yang diperiksa itu diduga terlibat dalam pelanggaran disiplin dan kode etik Polri terkait kelalaian meninggalnya tahanan hingga terjadinya kerusuhan. Ke-32 oknum polisi yang berstatus sebagai terperiksa itu masing-masing berasal dari Polsek Biau, Polres Buol, dan Brimob Polda Sulteng.
Kahar mengaku belum mengetahui identitas 32 polisi terperiksa itu, namun beberapa di antaranya adalah Kapolsek Biau Iptu Zakir Butudoka dan Kasat Lantas Polres Buol Iptu Jefri R Pantouw.
"Ada juga Wakapolres Buol Kompol Ali Hadi Nur yang baru ditetapkan sebagai terperiksa oleh penyidik Propam bahkan Kapolres Buol AKBP Amin Litarso juga sudah dimintai keterangan soal kasus itu, tetapi sampai saat ini statusnya masih sebagai saksi," kata Kahar.
Selain kedua pejabat utama di Polres Buol, puluhan oknum polisi terperiksa itu juga diketahui bernama Aipda Rustanto Kanit Laka Polsek Biau, Briptu Ilham Saputra, Briptu I Made Budiana, Brigadir Yames Jon, Brigadir Amirullah Haruna, Briptu Ilham Tri Yuana Putra, Briptu Suriani, Bripda Aries Raga, dan Briptu Sudirman. Mereka yang dijadikan sebagai sebagai terperiksa itu adalah sebagian dari 62 oknum anggota Polri yang diperiksa oleh tim gabungan dari Bidang Propam Polda dan Mabes Polri. Yudi
